Menyongsong Pemilu 2014

Parpol Korupsi Bakal Didiskualifikasi dari Pemilu 2014?

Liputan6.com, Jakarta : Ketidakpercayaan masyarakat pada proses demokrasi yang bersih lewat penyelenggaraan pemilu berada pada titik nadir. Apalagi saat ini banyak politisi yang terjerat kasus korupsi. Namun ada solusi yang dipercaya mampu mengembalikan kepercayaan rakyat, khususnya menghadapi Pemilu 2014 mendatang. Apa itu?

"Peserta Pemilu harus dibatalkan kesertaannya bila terbukti secara hukum keterlibatannya dalam pelanggaran hukum. Misalnya penggunaan uang korupsi untuk kongres, dakwah safari, dan lain-lain," kata Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi di Galeri Cafe Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2013).

Tak hanya itu, Jojo juga menilai pentingnya pertanggungjawaban secara kelembagaan dari partai-partai yang politisinya terbukti korup. Sebab, Indonesia dalam situasi darurat korupsi saat ini.

"Dibutuhkan terobosan-terobosan yang juga tidak biasa dalam situasi yang anomali, solusinya harus revolusioner," pungkas Jojo.

Jojo mengatakan, solusi itu diperlukan karena banyak kasus korupsi melibatkan parpol. Salah satu kasus yang melilit partai yakni, kasus Hambalang. Beberapa politisi Partai Demokrat terlibat kasus itu. Diduga ada aliran dana Hambalang yang dipergunakan saat Kongres Demokrat pada 2010 lalu. (Ndy/Yus)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/748390/parpol-korupsi-bakal-didiskualifikasi-dari-pemilu-2014

Proses demokrasi sepertinya sudah memiliki image yang buruk di mata rakyat. Kasus korupsi, penyuapan, dan sebagainya seakan - akan sudah merupakan hal yang biasa di dalamnya. Namun hal ini sudah menyimpang dan harus diluruskan kembali. 

Masyarakat tentu merasa dirugikan oleh kasus - kasus korupsi yang terjadi di kalangan politisi. Jika kasus korup tersebut terbukti, maka si politisi tersebut yang harus bertanggung jawab. Partai politik beranggapan bahwa politisi tersebut yang salah dan tidak banyak bertanggung jawab atas politisi tersebut.

Saya setuju dengan solusi pada artikel tersebut, di mana peserta pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti penggunaan uang korupsi untuk kongres, dan lain - lain harus dibatalkan kesertaannya, dan tidak hanya itu, namun partai politiknya juga harus bertanggung jawab atas politisinya yang terbukti korup. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa partai tersebut akan didiskualifikasi.

Jika seorang politisi dari sebuah partai politik melakukan korup, maka yang bertanggung tidak hanya dirinya, namun juga partai politiknya. Hal ini tentu membuatnya berpikir jika ingin melakukan korupsi, karena konsekuensinya akan melibatkan banyak pihak.

Dalam pemilu 2014 nanti, jika hal ini disetujui harapannya adalah proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan bersih dan kasus korupsi di kalangan partai politik semakin berkurang. Saya percaya Indonesia akan menjadi lebih baik, paling tidak dimulai dari pemerintahan yang bersih. 

Read More

Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Tinggi, Jakarta Tambah Macet

Gubernur DKI Minta Pemerintah Lakukan Pembatasan Kendaraan

                    Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Foto: Dok. Okezone)                    

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seharusnya Pemerintah Pusat bisa menekan pertumbuhan kendaraan motor dan mobil baru di Ibu Kota. Pasalnya, per Oktober 2013 pertumbuhan kendaraan baru mencapai 1,2 juta.



"Tambahan mobil dan motor ini 1.218.000 kendaraan. Sepeda motor 944.000 dan mobilnya 273.000. Bayangkan! Bagaimana tidak macet. Pemerintah pusatnya harusnya melakukan pembatasan kendaraan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (14/11/2013).
 


Mantan Wali Kota Surakarta itu menuturkan, jumlah tersebut mencakup mobil murah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
 


"Itu (mobil murah) termasuk didata. Saya ingin menyampaikan saja, kalau hujan kan macet total," jelasnya.
 
Sebagai solusi dari Pemerintah Daerah, kata Jokowi, pihaknya akan mengajukan usulan pajak progresif kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
 


"Pajak progresif yang ditinggikan. Kalau solusi kita itu. Nah kalau pemerintah pusat mestinya pembatasan (pertumbuhan kendaraan)," terangnya.
 


Namun, kata Jokowi, besarnya pajak progresif yang akan dikenakan masih dalam penghitungan dan belum diputuskan besarannya. "Baru diitung. Yang paling penting bisa menghambat angka pertumbuhan mobil kendaraan," tukasnya.
 


Sebelumnya, orang nomor satu di DKI juga mengungkapkan kemacetan parah sewaktu hujan juga disebabkan para pengendara motor yang berteduh di bawah jembatan fly over. "Kemudian petugas yang di lapangan waktu hujan itu tidak ada, sehingga semuanya saling terobos dan genangan air," ujarnya.

sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/11/14/500/897022/gubernur-dki-minta-pemerintah-lakukan-pembatasan-kendaraan

Seperti yang kita ketahui bahwa kota Jakarta memang identik dengan kemacetan. Ibukota negara kita sudah terlalu padat dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Terlebih lagi sebagian besar menggunakan kendaraan bermotor yang statusnya milik pribadi. Bahkan satu penduduk bisa memiliki lebih dari satu kendaraan, dua dan bahkan tiga misalnya. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan.

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat juga menjadi faktor lain penyebab kemacetan di Jakarta. Seperti pada data yang dikatakan oleh Jokowi, pertumbuhan kendaraan di Jakarta begitu banyak. Saya setuju dengan pernyataan Jokowi, dimana pemerintah pusat seharusnya melakukan pembatasan kendaraan. Mobil murah yang sering diperdebatkan juga termasuk di dalamnya.

Saya juga setuju dengan solusi yang diberikan oleh Jokowi berserta pemerintah daerah, yaitu dengan menaikkan pajak progresif. Dengan demikian, pertumbuhan kendaraan setidaknya dapat diminimalisir meskipun besarnya belum ditentukan. Pajak untuk kendaraan ke dua, ke tiga, dan seterusnya pasti akan lebih mahal daripada pajak mobil pertama, sehingga hal ini bisa mengurungkan niat untuk membeli kendaraan bagi yang sudah punya. 

Pembatasan kendaraan dan pajak progresif ini jika sudah terlaksana diharapkan dapat menghambat pertumbuhan kendaraan bermotor. Jika berhasil, maka kemacetan di Ibu Kota juga tidak akan semakin parah. Selain itu, peran petugas di lapangan juga harus diperhatikan, terlebih ketika kondisi hujan agar para pengendara sepeda motor yang menyebabkan kemacetan bisa diatasi.

Read More

Fight Like Ahok

Setelah melihat film dokumenter Ahok, saya memperoleh beberapa hal yang menurut saya sangat menginspirasi, terutama bagi para politikus di Indonesia. Awalnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat meneruskan ayahnya dan membuka pabrik kwarsa, namun pabrik tersebut ditutup. Beliau juga sempat frustasi dan ingin pindah ke Kanada, tapi ayahnya tidak mengijinkan. Ayahnya mengatakan bahwa rakyat membutuhkan Ahok dan menyuruh Ahok mempimpin dalam pemerintahan.

Ahok menyadari bahwa di Belitung masih banyak orang miskin, tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, padahal Belitung adalah tanah yang kaya. Beliau ingin membantu rakyat miskin dan caranya adalah dengan jadi pejabat. Pada tahun 2003 Ahok mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Belitung Timur dan berhasil. Pada tahun 2005 beliau mencalonkan diri menjadi Bupati Belitung Timur dan berhasil juga. Ahok memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan gratis kepada semua warga Belitung Timur. Namun beliau gagal ketika mencalonkan diri menjadi Gubernur Bangka Belitung pada tahun 2007. Tahun 2009 ia mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI wakil provinsi Bangka Belitung. Meskipun Ahok memikirkan masalah dana untuk kampanye, beliau tetap bertekad bulat untuk mewakili Bangka Belitung di pusat. Beliau kemudian melakukan sosialisasi di desa - desa. Ahok mengatakan bahwa ia tidak bisa memberi barang kepada rakyat. Kemudian Ahok mendapat juga sempat mempertanyakan masalah uang yang harus dibayarkan sebagai caleg kepada Golkar yang berjumlah 25 juta.

Jika kita lihat, memang Ahok sepertinya tidak mau mengeluarkan banyak uang untuk berkampanye. Namun beliau memiliki niat dan tulus membantu rakyat. Ahok berkeliling di desa - desa, memberikan nomer telponnya jika ingin dihubungi lewat sms, berfoto bersama warga, sampai merenovasi pondok pengajian. Warga juga membantu Ahok baik dengan memasang poster sampai mengantar Ahok untuk berkampanye. Ahok menang dalam pemilu dan pindah ke Jakarta.

Ahok yang dari golongan minoritas, yang pada realitanya akan sulit untuk bersaing dengan golongan mayoritas, namun beliau berani mengajukan dirinya untuk memimpin rakyatnya meskipun ia bukan yang satu - satunya. Beliau ingin menjadi pejabat bukan untuk kekuasaan, namun Ahok ingin memperjuangkan rakyat agar lebih sejahtera. Ahok orang yang tulus dan jujur, ia terus terang ketika berkampanye, ia juga mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikan barang karena akan menghabiskan banyak dana, dan Ahok tidak melakukan korupsi. Ahok juga berusaha agar lebih dekat dengan masyarakat dengan memberikan nomer telponnya jika ada yang ingin menyampaikan aspirasi. Beliau ingin memenuhi apa yang menjadi kebutuhan rakyat, beliau juga mau turun langsung kepada rakyat, dan tidak mementingkan keuntungan pribadinya.

Menurut saya Ahok adalah contoh yang baik bagi para politikus masa kini. Sebagai pejabat publik beliau memerhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Beliau ingin menciptakan politik yang seharusnya, dimana tidak berkaitan dengan uang semata, namun perlu menciptakan masyarakat yang semakin sejahtera. Dengan begitu rakyat akan merasa lebih senang dan diperhatikan.

sumber : http://www.youtube.com/watch?v=h-6sGc2vFUw

Read More