Gubernur DKI Minta Pemerintah Lakukan Pembatasan Kendaraan
Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko
Widodo (Jokowi) mengatakan seharusnya Pemerintah Pusat bisa menekan pertumbuhan
kendaraan motor dan mobil baru di Ibu Kota. Pasalnya, per Oktober 2013
pertumbuhan kendaraan baru mencapai 1,2 juta.
"Tambahan mobil dan
motor ini 1.218.000 kendaraan. Sepeda motor 944.000 dan mobilnya 273.000.
Bayangkan! Bagaimana tidak macet. Pemerintah pusatnya harusnya melakukan
pembatasan kendaraan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis
(14/11/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta itu menuturkan, jumlah tersebut
mencakup mobil murah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
"Itu
(mobil murah) termasuk didata. Saya ingin menyampaikan saja, kalau hujan kan
macet total," jelasnya.
Sebagai solusi dari Pemerintah Daerah, kata
Jokowi, pihaknya akan mengajukan usulan pajak progresif kembali kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Pajak progresif yang ditinggikan.
Kalau solusi kita itu. Nah kalau pemerintah pusat mestinya pembatasan
(pertumbuhan kendaraan)," terangnya.
Namun, kata Jokowi, besarnya
pajak progresif yang akan dikenakan masih dalam penghitungan dan belum
diputuskan besarannya. "Baru diitung. Yang paling penting bisa menghambat
angka pertumbuhan mobil kendaraan," tukasnya.
Sebelumnya, orang
nomor satu di DKI juga mengungkapkan kemacetan parah sewaktu hujan juga
disebabkan para pengendara motor yang berteduh di bawah jembatan fly over.
"Kemudian petugas yang di lapangan waktu hujan itu tidak ada, sehingga
semuanya saling terobos dan genangan air," ujarnya.
sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/11/14/500/897022/gubernur-dki-minta-pemerintah-lakukan-pembatasan-kendaraan
Seperti yang kita ketahui bahwa kota Jakarta memang identik dengan kemacetan. Ibukota negara kita sudah terlalu padat dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Terlebih lagi sebagian besar menggunakan kendaraan bermotor yang statusnya milik pribadi. Bahkan satu penduduk bisa memiliki lebih dari satu kendaraan, dua dan bahkan tiga misalnya. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan.
Pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat juga menjadi faktor lain penyebab kemacetan di Jakarta. Seperti pada data yang dikatakan oleh Jokowi, pertumbuhan kendaraan di Jakarta begitu banyak. Saya setuju dengan pernyataan Jokowi, dimana pemerintah pusat seharusnya melakukan pembatasan kendaraan. Mobil murah yang sering diperdebatkan juga termasuk di dalamnya.
Saya juga setuju dengan solusi yang diberikan oleh Jokowi berserta pemerintah daerah, yaitu dengan menaikkan pajak progresif. Dengan demikian, pertumbuhan kendaraan setidaknya dapat diminimalisir meskipun besarnya belum ditentukan. Pajak untuk kendaraan ke dua, ke tiga, dan seterusnya pasti akan lebih mahal daripada pajak mobil pertama, sehingga hal ini bisa mengurungkan niat untuk membeli kendaraan bagi yang sudah punya.
Pembatasan kendaraan dan pajak progresif ini jika sudah terlaksana diharapkan dapat menghambat pertumbuhan kendaraan bermotor. Jika berhasil, maka kemacetan di Ibu Kota juga tidak akan semakin parah. Selain itu, peran petugas di lapangan juga harus diperhatikan, terlebih ketika kondisi hujan agar para pengendara sepeda motor yang menyebabkan kemacetan bisa diatasi.
Seperti yang kita ketahui bahwa kota Jakarta memang identik dengan kemacetan. Ibukota negara kita sudah terlalu padat dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Terlebih lagi sebagian besar menggunakan kendaraan bermotor yang statusnya milik pribadi. Bahkan satu penduduk bisa memiliki lebih dari satu kendaraan, dua dan bahkan tiga misalnya. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan.
Pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat juga menjadi faktor lain penyebab kemacetan di Jakarta. Seperti pada data yang dikatakan oleh Jokowi, pertumbuhan kendaraan di Jakarta begitu banyak. Saya setuju dengan pernyataan Jokowi, dimana pemerintah pusat seharusnya melakukan pembatasan kendaraan. Mobil murah yang sering diperdebatkan juga termasuk di dalamnya.
Saya juga setuju dengan solusi yang diberikan oleh Jokowi berserta pemerintah daerah, yaitu dengan menaikkan pajak progresif. Dengan demikian, pertumbuhan kendaraan setidaknya dapat diminimalisir meskipun besarnya belum ditentukan. Pajak untuk kendaraan ke dua, ke tiga, dan seterusnya pasti akan lebih mahal daripada pajak mobil pertama, sehingga hal ini bisa mengurungkan niat untuk membeli kendaraan bagi yang sudah punya.
Pembatasan kendaraan dan pajak progresif ini jika sudah terlaksana diharapkan dapat menghambat pertumbuhan kendaraan bermotor. Jika berhasil, maka kemacetan di Ibu Kota juga tidak akan semakin parah. Selain itu, peran petugas di lapangan juga harus diperhatikan, terlebih ketika kondisi hujan agar para pengendara sepeda motor yang menyebabkan kemacetan bisa diatasi.
0 komentar:
Posting Komentar