Menyongsong Pemilu 2014

Parpol Korupsi Bakal Didiskualifikasi dari Pemilu 2014?

Liputan6.com, Jakarta : Ketidakpercayaan masyarakat pada proses demokrasi yang bersih lewat penyelenggaraan pemilu berada pada titik nadir. Apalagi saat ini banyak politisi yang terjerat kasus korupsi. Namun ada solusi yang dipercaya mampu mengembalikan kepercayaan rakyat, khususnya menghadapi Pemilu 2014 mendatang. Apa itu?

"Peserta Pemilu harus dibatalkan kesertaannya bila terbukti secara hukum keterlibatannya dalam pelanggaran hukum. Misalnya penggunaan uang korupsi untuk kongres, dakwah safari, dan lain-lain," kata Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi di Galeri Cafe Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2013).

Tak hanya itu, Jojo juga menilai pentingnya pertanggungjawaban secara kelembagaan dari partai-partai yang politisinya terbukti korup. Sebab, Indonesia dalam situasi darurat korupsi saat ini.

"Dibutuhkan terobosan-terobosan yang juga tidak biasa dalam situasi yang anomali, solusinya harus revolusioner," pungkas Jojo.

Jojo mengatakan, solusi itu diperlukan karena banyak kasus korupsi melibatkan parpol. Salah satu kasus yang melilit partai yakni, kasus Hambalang. Beberapa politisi Partai Demokrat terlibat kasus itu. Diduga ada aliran dana Hambalang yang dipergunakan saat Kongres Demokrat pada 2010 lalu. (Ndy/Yus)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/748390/parpol-korupsi-bakal-didiskualifikasi-dari-pemilu-2014

Proses demokrasi sepertinya sudah memiliki image yang buruk di mata rakyat. Kasus korupsi, penyuapan, dan sebagainya seakan - akan sudah merupakan hal yang biasa di dalamnya. Namun hal ini sudah menyimpang dan harus diluruskan kembali. 

Masyarakat tentu merasa dirugikan oleh kasus - kasus korupsi yang terjadi di kalangan politisi. Jika kasus korup tersebut terbukti, maka si politisi tersebut yang harus bertanggung jawab. Partai politik beranggapan bahwa politisi tersebut yang salah dan tidak banyak bertanggung jawab atas politisi tersebut.

Saya setuju dengan solusi pada artikel tersebut, di mana peserta pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti penggunaan uang korupsi untuk kongres, dan lain - lain harus dibatalkan kesertaannya, dan tidak hanya itu, namun partai politiknya juga harus bertanggung jawab atas politisinya yang terbukti korup. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa partai tersebut akan didiskualifikasi.

Jika seorang politisi dari sebuah partai politik melakukan korup, maka yang bertanggung tidak hanya dirinya, namun juga partai politiknya. Hal ini tentu membuatnya berpikir jika ingin melakukan korupsi, karena konsekuensinya akan melibatkan banyak pihak.

Dalam pemilu 2014 nanti, jika hal ini disetujui harapannya adalah proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan bersih dan kasus korupsi di kalangan partai politik semakin berkurang. Saya percaya Indonesia akan menjadi lebih baik, paling tidak dimulai dari pemerintahan yang bersih.